KitaSukaIndonesia, JAKARTA-Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan destinasi wisata yang terdampak bencana alam.
Keselamatan wisatawan, kejelasan informasi, dan pemulihan aktivitas pariwisata menjadi prioritas.
“Bagi kami, pembukaan kembali destinasi harus selalu mempertimbangkan kesiapan kawasan dan keselamatan wisatawan. Ke depan, koordinasi lintas kementerian dan pengelola destinasi perlu terus diperkuat, termasuk mitigasi kebakaran dan pengelolaan risiko pada musim kering,” ujar Wamenpar, Ni Luh Puspa, seperti dikutip dari bloombergtechnoz.com, Jumat, 11 September 2026.
Sejumlah destinasi terdampak bencana sepanjang 2026, di antaranya kawasan Bromo-Tengger-Semeru akibat kebakaran hutan, Labuan Bajo dan Flores akibat gempa bumi 7,7 magnitudo, serta Desa Adat Sade di Lombok yang mengalami kebakaran.
Untuk Bromo, Kemenpar berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan sebagai pengelola kawasan. Setelah penanganan kebakaran dilakukan, kawasan wisata Bromo telah kembali dibuka dengan tetap mempertimbangkan kesiapan kawasan dan keselamatan wisatawan.
Sementara di Labuan Bajo dan Flores, Kemenpar berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), asosiasi, dan pelaku industri untuk mempercepat pemulihan.
Aktivitas pariwisata di Labuan Bajo telah kembali berjalan dan Taman Nasional Komodo serta Pulau Padar juga telah dibuka kembali.
Di Desa Adat Sade, Lombok, Kemenpar mencatat 75 hunian rusak total, 20 hunian terdampak di luar Dusun Sade, serta 11 tempat pertemuan dan fasilitas pendukung terdampak. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp33,84 miliar.
Penanganan dilakukan melalui dukungan logistik, dapur umum, trauma healing, hingga penyusunan rencana rekonstruksi jangka panjang.
Sementara itu, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap sektor penerbangan di Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, dengan 4.132 penerbangan dan sekitar 450.000 penumpang terdampak.
Kemenpar mengimbau OTA dan biro perjalanan menerapkan kebijakan force majeure, termasuk pengembalian biaya tiket 100% dan kemudahan reschedule tanpa biaya tambahan.
“Bencana dan musibah yang terjadi ini mengingatkan kita bahwa ketahanan harus menjadi bagian dari pembangunan pariwisata Indonesia. Bagi kami, prinsipnya jelas melindungi manusia terlebih dahulu, mempercepat pemulihan destinasi dan mata pencaharian masyarakat, menjaga kepercayaan wisatawan, serta membangun kembali dengan lebih aman dan tangguh,” tutur Menteri Pariwisata, Widiyanti.
Widiyanti menegaskan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, komunitas, masyarakat, dan seluruh ekosistem pariwisata diperlukan untuk menjaga pertumbuhan sektor pariwisata hingga akhir 2026 sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. *
